Regulasi Turunan UU Pesantren Masuk Tahap Harmonisasi

Regulasi Turunan UU Pesantren Masuk Tahap Harmonisasi – Regulasi turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 mengenai Pesantren (UU Pesantren) telah memasuki bagian harmonisasi. Harmonisasi dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pendanaan dan Penyelenggaraan Pesantren dan juga Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) mengenai Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Pendidikan Pesantren, dan Ma’had Aly.

Harmonisasi Rancangan Perpres diikuti oleh Panitia Antar Kementerian, layaknya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara harmonisasi RPMA melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Muhammad Ali Ramdhani di dalam arahannya menjelaskan, rencana Perpres dan RPMA harus dilakukan harmonisasi.Bandar Taruhan Artinya secara substansi pengaturannya tidak mengalami perubahan, cuma dari aspek redaksional dan struktur pengaturannya saja agar sesuai dan tentu saja tidak bertentangan bersama Peraturan Perundang-undangan lainnya.

“Tidak kalah pentingnya justru kita berharap setelah selesai bagian harmonisasi, rencana Perpres dan RPMA bisa segera diundangkan, tentu setelah ditandatangani oleh Presiden dan Menteri Agama,” terang Dhani, Selasa, 10 November 2020.

Sehingga ke depan, rencana Perpres dan PMA berikut bisa dijadikan pedoman bagi para pihak, juga pesantren, untuk rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi terhadap Pesantren.

Sementara itu Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kemenag, Waryono Abdul Ghofur juga menyinggung bahwa sistem harmonisasi dilakukan setelah lewat lebih dari satu kali bagian pembahasan, diskusi, konsultasi, dan uji publik bersama pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, Asosiasi Pesantren, dan stakeholders terkait. Baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.

Related Post