Polda Papua Selidiki Asumsi Penggelapan Duit Makan serta Minum Anak didik Mes di Mimika

Polda Papua Selidiki Asumsi Penggelapan Duit Makan serta Minum Anak didik Mes di Mimika

Polda Papua Selidiki Asumsi Penggelapan Duit Makan serta Minum Anak didik Mes di Mimika

Polda Papua selidiki asumsi penggelapan anggaran penajaan sentra pembelajaran pada Biro Pembelajaran Kabupaten Mimika tahun perhitungan 2019.

Dari keseluruhan peruntukan anggaran Rp 14 miliyar lebih yang dipakai buat logistik makan minum anak didik serta guru, dan pelindung mes serta pegawai di Sentra Pembelajaran Mimika, diprediksi kehilangan negeri menggapai Rp 1 miliyar lebih.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Angket Ahmad Musthofa Kamal dikala membagikan penjelasan pers bersama Kasusbdit Tipiokor Direktorat Krimsus Polda Papua AKBP Adi Tri Widiyanto mengatakan dalam perhitungan terealisasi Rp 12 miliyar lebih, dengan rincian pada kontrak awal terdaftar Rp 8 miliyar lebih, yang tertera dengan no kontrak: 082 atau Kontrak- JL atau DP atau 2019 bertepatan pada 26 November 2019.

Sedangkan kontrak kedua senilai Rp 4 miliyar lebih, dengan no kontrak: 077 atau Kontrak- JL atau DP atau 2019, tertanggal 2 September 2019.
Pasang Bola
” Aktivitas berbelanja buat makan minum anak didik atau siswi, guru, pelindung mes serta pegawai buat Sentra Pembelajaran Mimika dilaksanakan tidak cocok determinasi serta ada kemampuan kehilangan Finansial negeri senilai Rp 1 miliyar lebih,” jelasnya, Senin( 21 atau 12).

Buat dikenal Sentra Pembelajaran Mimika merupakan sekolah beraturan mes yang terdiri dari SD Negara Sentra Pembelajaran, SMP Negara Sentra Pembelajaran serta SMA Negara 5 Sentra Pembelajaran yang dikhususkan buat putra- putri kaum asli dari Amugme, Komoro serta 5 kaum kekerabatan yang lain.

” Kita sudah mengakulasi 55 akta buat benda fakta, dan sudah mengecek 65 orang bagaikan saksi. Sedangkan buat terdakwa sedang dalam pelacakan,” jelasnya.

Lanjut Kamal, interogator sedang menunggu hasil APKKN( Audit Kalkulasi Kehilangan Finansial Negeri)

yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua.

” Sehabis hasil APKKN pergi, interogator hendak melakukan titel masalah penentuan terdakwa,” ucapnya.

Dalam permasalahan ini, terdakwa bisa dikenakan artikel 2 bagian( 1) serta atau ataupun Artikel 3 UU RI Nomor. 31 Tahun 1999, mengenai pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan, begitu juga diganti dengan UU RI Nomor. 20 Tahun 2001 mengenai pergantian atas UU RI Nomor. 31 Tahun 1999 mengenai pemberantasan perbuatan kejahatan penggelapan.

 

Related Post