Kemendikbud Jawab Bamsoet soal Bengkak Duit Pendidikan

Kemendikbud Jawab Bamsoet soal Bengkak Duit Pendidikan

Kemendikbud Jawab Bamsoet soal Bengkak Duit Pendidikan

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbud-Ristek, Nizar berdalih bahwa tingginya alokasi APBN untuk pendidikan yang tak diiringi capaian maksimal dikarenakan dua per tiga anggaran berikut ditransfer ke daerah.
BandarBolalive
Di daerah, kata Nizam, alokasi anggaran berikut digunakan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang angkanya capai kira-kira Rp300 triliun dari keseluruhan Rp550 triliun atau 20 prosen dari APBN yang dialokasikan pemerintah untuk manfaat pendidikan terhadap 2021.

“Tapi dari 20 prosen berikut dua per tiga itu adalah untuk ditransfer ke daerah. Kemudian 1/3 di pusat tersebar di banyak sekali kementerian,”

Pernyataan Nizam menjawab Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang di awalnya mempertanyakan tingginya APBN untuk pendidikan, tapi tak berbanding lurus dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang selalu berada di level rendah sepanjang sebagian tahun terakhir.

Mengutip laporan United Nations Development Programme (UNDP), Bamsoet, sapaan akrabnya, menyebut IPM Indonesia terhadap 2020 Indonesia cuma berada di peringkat 107 dari 189 negara. Peringkat itu apalagi kalah dari sebagian negara lain se-Asia Tenggara.

Menurut Nizam, walaupun angkanya capai 20 prosen dari APBN, tapi jumlahnya relatif kecil terkecuali dihitung berdasarkan alokasi. Dia mencontohkan, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia terkecuali dihitung berdasarkan lulusan mahasiswa perguruan tinggi, apalagi jauh lebih rendah dibanding India, Jepang, Hongkong, Malaysia, maupun Singapura.

“Biaya pendidikan per mahasiswa per lulusan masih jauh tertinggal dari India, Malaysia, Jepang, Hongkong, Singapura, Tiongkok, dan AS,” ucap Nizam.

“Jadi cuma 2 ribu dolar per lulusan dari pendanaan dari pemerintah dari APBN,” imbuhnya.

Sementara terkecuali dirincikan, Nizam menyebut dari keseluruhan Rp550 triliun anggaran untuk manfaat pendidikan terhadap 2021, sebanyak Rp300 triliun dikirim ke daerah. Lalu, Rp184,5 triliun sisanya untuk manfaat pendidikan oleh kementerian di pusat, termasuk Kemendikbud.

Kemudian, dari jumlah berikut Kemendikbud terima Rp81,5 triliun dan digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lalu, kira-kira Rp55 triliun untuk manfaat pendidikan di Kementerian Agama, dan 22,8 triliun kembali tersebar manfaat pendidikan di kementerian atau lembaga lain. Terakhir, 25,2 triliun untuk dana cadang.

Nizam tak dambakan menjadikan suasana anggaran sebagai ‘kambing hitam’ atas buruknya capaian pendidikan di Tanah Air. Namun, ia tak menolak bahwa suasana itu rela tak rela memang berdampak secara nyata.

Ia andaikata menyebut anggaran riset Indonesia apalagi masih di bawah Kamboja dan Filipina, dan seluruh negara Asia Tenggara lain. Anggaran riset Indonesia, katanya, apalagi kurang dari 0,1 prosen per Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi itu kata dia disempurnakan keterlibatan swasta di dalam soal riset yang termasuk rendah.

Kunjungi Juga : Berita Edukasi

“Peran dari swasta masih amat kecil. Dan sebagian besar ini dikarenakan effort usaha keras dari perguruan tinggi, melalui tri dharmanya itu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.