Kemendikbud Ambil Tindakan Tegas, Tuk Cegah Praktik Intoleransi di Sekolah

Kemendikbud Ambil Tindakan Tegas, Tuk Cegah Praktik Intoleransi di Sekolah

Kemendikbud Ambil Tindakan Tegas, Tuk Cegah Praktik Intoleransi di Sekolah

Untuk menahan terjadinya lagi praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) segera mengeluarkan Surat Edaran (SE) dan terhubung hotline tertentu pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran seperti yang berlangsung di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar), dimana pihak sekolah mengeluarkan ketentuan siswa non muslim diharuskan mengenakan jilbab.
BandarBolalive
“Kami di Kemendikbud akan tetap berupaya untuk menahan ada praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah. Sebagai tindakan konstruktif berdasarkan perihal ini, di dalam selagi dekat kami akan jalankan Surat Edaran dan terhubung hotline tertentu pengaduan untuk menghindari terulangnya pelanggaran serupa,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di dalam unggahan video di akun Instagram @nadiemmakarim, dikutip Minggu (24/1/2021). Baca juga: Mahfud MD: Jilbab Pernah Dilarang di Sekolah, Setelah Boleh Jangan Jadi Wajib

Nadiem menyebutkan bahwa sejak menerima laporan perihal SMKN 2 Padang, Kemendikbud sudah berkoordinasi bersama dengan Pemda setempat untuk segera mengambil alih tindakan tegas.

“Saya mengapresiasi gerak cepat Pemda pada pihak-pihak yang terbukti jalankan pelanggaran. Selanjutnya saya berharap kepada Pemerintah Daerah sesuai bersama dengan mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi yang tegas atas pelanggaran tekun bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat, terhitung kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan ini jadi pembelajaran kami bersama dengan kami ke depan,” katanya.

Dikatakan Nadiem, bersama dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku yakni Pasal 55 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 perihal Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai bersama dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali.

Selain itu, Pasal 4 Ayat (1) UU No 20/2003 perihal Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan diadakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif bersama dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Juga Pasal 3 Ayat (4) Permendikbud Tahun 2014 perihal Pakaian Seragam Sekolah Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa busana seragam sekolah diatur oleh tiap-tiap sekolah bersama dengan selamanya perhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan kepercayaan agamanya masing-masing.

Kunjungi Juga : BERITA EDUKASI TERKINI DAN TERLENGKAP HARI INI

“Maka sekolah tidak boleh mirip sekali membuat ketentuan atau imbauan kepada peserta didik untuk gunakan busana kekhususan agama tertentu sebagai busana seragam sekolah. Apalagi jikalau tidak sesuai bersama dengan agama atau kepercayaan peserta didik,” tuturnya.

Menurut Nadiem, hal selanjutnya merupakan wujud intoleransi atas keberagamaan agar bukan saja melanggar ketentuan perundang-undangan, melainkan terhitung nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan. “Untuk itu, pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang jalankan pelanggaran di dalam wujud intoleransi tersebut,” katanya.

Related Post