Harlah Pergunu, Ketua DPD Siap Bantu Penambahan Kuota PPPK Guru Madrasah

Harlah Pergunu, Ketua DPD Siap Bantu Penambahan Kuota PPPK Guru Madrasah

Harlah Pergunu, Ketua DPD Siap Bantu Penambahan Kuota PPPK Guru Madrasah

Penambahan Kuota pengangkatan guru bersama dengan standing Pegawai Pemerintah bersama dengan Perjanjian Kerja atau PPPK untuk guru madrasah perlu jadi perjuangan utama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu).
Bandar Taruhan
Hal berikut dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti pas jadi pembicara utama di peringatan Hari Lahir Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) Provinsi Lampung, Sabtu (27/3/2021).

La Nyalla yang ada secara virtual itu mengatakan, DPD lewat Komite III yang merupakan mitra Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal berupaya membantu menambahkan Kuota PPPK untuk guru madrasah. “Insya Allah kita di DPD siap membantu,” tandas Senator dari dapil Jawa Timur itu.

Menurut La Nyalla, dari 1 juta kuota nasional untuk program PPPK tersebut, guru madrasah di bawah Kemenag cuma mendapat pembagian sekitar 9.400. Padahal berdasarkan catatan Kemenag terkandung sekitar 290 ribu guru madrasah. Bahkan menurut catatan PERGUNU, terkandung sekitar 580 ribu guru madrasah non-PNS.

“Kuota yang diberikan lewat Kemenag sangat kecil, kurang dari 1 prosen dari 1 juta Kuota nasional. Ini perlu diperjuangkan oleh Pergunu sebagai wadah para guru Nahdlatul Ulama, yang nota bene mayoritas mengajar di madrasah,” ujarnya.

Selain soal kuota PPPK, mantan ketua umum Kadin Jatim itu juga menyinggung kebijakan penetapan standar minimal honor untuk guru yang disetarakan bersama dengan PNS Golongan III A masa kerja nol tahun, bersama dengan besaran honorarium sekitar Rp2,5 juta per bulan.

“Ini juga tentang bersama dengan topik yang pertama tadi. Karena kecuali pun guru-guru belum mendapat kuota PPPK, tetapi mendapat payung regulasi yang menjamin bahwa honorarium yang di terima telah ditetapkan batas minimumnya,” ujarnya.

Namun program yang dicanangkan di masa Menteri Pendidikan Muhajir Effendi itu belum terlaksana. Di lapangan masih bersama dengan enteng bisa ditemukan guru-guru yang mendapat honor sangat tidak memadai.

“Faktanya masih ada guru bersama dengan honor 250 ribu rupiah sebulan. Jauh di bawah standar pemenuhan keperluan hidup. Sehingga masih banyak guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi keperluan hidup,” tandasnya.Baca juga:Kemenag Bangun Laboratorium Keagamaan dan Sapa Para Guru Madrasah di Daerah 3T

Menurut dia, pendapatan guru honorer masih jauh di bawah UMR buruh pabrik. Jika buruh pabrik hadapi mesin bersama dengan output produk barang, sedangkan guru perlu mendidik manusia bersama dengan output produknya moral dan akhlak atau budi pekerti para penerus tongkat estafet bangsa dan negara ini.

“Memang beberapa pemerintah area telah menyita kebijakan lewat terobosan perlindungan insentif dari APBD untuk para guru ngaji dan tenaga pengajar di TPA-TPA. Tetapi tentu kebijakan berikut masih berbentuk parsial. Karena belum punyai perintah dari regulasi yang berbentuk nasional,” paparnya.

Padahal, kata dia, guru adalah peletak pondasi bangsa, sekaligus penentu kemajuan sebuah bangsa. Karena kunci kemajuan dan kemakmuran negara, adalah suksesnya pendidikan didalam mutu dan kuantitas.

“Ini bukan teori di didalam buku. Tetapi telah dibuktikan oleh banyak negara yang lebih maju dari Indonesia,” urainya.

Dia pun memberi umpama bagaimana Jepang yang hancur setelah momen bom atom Hiroshima dan Nagasaki terhadap 6 Agutus 1945 yang bisa cepat bangkit dan jadi negara maju.

“Karena yang dilaksanakan pemerintah Jepang pas itu adalah menghimpun para guru dan segera terhubung sekolah darurat. Artinya, pendidikan jadi bagian mutlak dari percepatan kebangkitan Jepang setelah mengalami kehancuran,” ungkapnya.

Kunjungi Juga : Berita Edukasi

Peringatan Harlah Pergunu ke-69 yang dihelat PERGUNU Provinsi Lampung itu juga pengurus PWNU Lampung dan para tokoh serta sejumlah kiai yang punyai madrasah di sejumlah pesantren di Lampung.

Related Post