FSGI Nilai Kebijakan Pendidikan saat Pandemi Belum Optimal

FSGI Nilai Kebijakan Pendidikan saat Pandemi Belum Optimal

FSGI Nilai Kebijakan Pendidikan saat Pandemi Belum Optimal

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) selagi pandemi Covid-19 belum optimal di dalam menangani krisis di bidang pendidikan.
Pasang Bola
“Kemendikbudristek seperti kehabisan akal untuk hadapi halangan belajar dari tempat tinggal (BDR) atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) selama masa pandemi COVID-19, walau serangkaian kebijakan sudah dibuat, tapi hingga April 2021 tampaknya belum menyatakan hasil sebagaimana diharapkan,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo, seperti dikutip Antara.

“Justru angka putus sekolah jadi tambah dan peserta didik dari keluarga miskin hampir tak terlayani gara-gara ketiadaan alat daring.”

Menurut Heru, kekeliruan dari awal adalah Kemendikbudristek menjadikan BDR jadi PJJ daring yang bersangga terhadap internet, padahal disparitas digital terlalu lebar antardaerah di Indonesia.

Selanjutnya, dia menjelaskan program BDR tidak efektif gara-gara terlalu bersangga kepada internet supaya kebijakan yang dibuat adalah bantuan bantuan kuota terhadap pendidik dan peserta didik. Namun, bantuan bantuan kuota itu disebutnya tidak disertai dengan pemetaan keperluan kuota yang beragam.

Selain itu peserta didik dari keluarga miskin yang tidak mempunyai gawai dan wilayah yang tidak tersentuh jaringan internet tidak mampu nikmati bantuan kuota internet dan mereka selalu tidak terlayani PJJ.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa kegagalan di dalam menangani pengaruh jelek BDR atau PJJ justru melakukan relaksasi SKB 4 Menteri yang bakal mengakses sekolah tatap wajah serentak terhadap Juli 2021 di sedang pandemi Covid-19 yang belum mampu dikendalikan oleh pemerintah.

“Seolah melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) adalah cara ampuh menangani problem pendidikan terhadap masa pandemi,” katanya.

“Padahal ini cuma “kemalasan berpikir melacak terobosan lain” dan mampu mengundang problem lain, seumpama ledakan persoalan Covid-19 jika pembukaan sekolah tidak disertai kesiapan dan bantuan berlapis untuk peserta didik dan pendidik. Sudah banyak persoalan covid sesudah satuan pendidikan menggelar PTM,” lanjutnya

FSGI sesudah itu menilai kebijakan pendidikan yang dibuat untuk menangani PJJ kurang sukses gara-gara cuma berwujud umum dan condong menyeragamkan tanpa melihat kesenjangan yang begitu lebar dan tidak mengfungsikan potensi yang dimiliki tempat yang mampu dimanfaatkan untuk menangani kebuntuan PJJ secara daring.

Kunjungi Juga : Berita Edukasi

“Peran kepala sekolah di dalam menangani PJJ tidak mampu mengelola sekolah secara khas sesuai situasi masing-masing. Jadi para guru yang kebingungan di dalam melayani PJJ tidak beroleh bantuan, bantuan dan solusi dari Kepala Sekolahnya,” kata Mansur, Wasekjen FSGI.

Related Post