Ini 3 Alasan Pemerintah Harus Cabut Penghapusan Rekrutmen CPNS Guru

Ini 3 Alasan Pemerintah Harus Cabut Penghapusan Rekrutmen CPNS Guru

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Himmatul Aliyah bersama dengan tegas menolak kebijakan pemerintah yang mengeluarkan formasi guru dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi 2021. Sebagai gantinya, pemerintah bakal merekrut guru jadi Pegawai Pemerintah bersama dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Terkait hal ini, saya memperlihatkan bersama dengan tegas menolak kebijakan tersebut. Saya menolak kebijakan tersebut bersama dengan tiga alasan,” kata Himmatul kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (4/1/2021)
Pertama, kata Himmatul, kebijakan tersebut merupakan wujud diskriminasi pada profesi guru yang sepanjang ini direkrut lewat jalan PNS. Profesi guru terlampau penting didalam mewujudkan kualitas kehidupan bangsa layaknya yg diamanatkan UUD 1945 Pasal 31 ayat 3, agar negara harus memasang guru didalam posisi yang mulia juga.

“Antara lain bersama dengan menjamin kesejahteraan guru yang salah satunya menjadikan guru sebagai PNS agar hingga pensiun nanti tersedia penghargaan atas jasa pengabdiannya,” terangnya.

Kedua, dia melanjutkan, bersama dengan ada kebijakan tersebut dikhawatirkan kualitas pendidikan nasional bakal menurun. Bagaimanapun, kualitas guru berkenaan erat bersama dengan kesejahteraan guru
Ketiga, kata Himmatul, ada kebijakan tersebut memperlihatkan pemerintah salah didalam melihat PPPK sepanjang ini. PPPK diadakan untuk menanggulangi persoalan guru honorer yang sepanjang bertahun-tahun lamanya tidak terselesaikan.

“Jadi, jangan karena rekrutmen guru honorer kenakan jalan PPPK maka penerimaan guru disamakan bersama dengan jalan tersebut. Jadi mestinya PPPK untuk merekrut guru honorer sedang guru baru selamanya diakses jalan PNS,” cetusnya.

Himmatul menambahkan, berdasarkan knowledge Kemendikbud, pada 2020 terdapat 72.976 guru pensiun. Jumlah tersebut menyumbang kekurangan guru yang angkanya menggapai 1.020.921 orang. Angka ini sesudah itu naik pada 2021, bersama dengan kekurangan guru diprediksi menggapai 1.090.678 orang dan jumlah yang pensiun 69.757 orang. Dan 2022 kekurangan guru jadi 1.167.802 orang, bersama dengan jumlah yang pensiun 77.124 orang.

“Hingga 2024 kekurangan guru diprediksi hingga 1.312.759 orang. Sampai 2020 jumlah guru non-PNS di Indonesia menggapai 937.228 orang. Dari jumlah tersebut, 728.461 di antaranya berstatus guru honorer sekolah,” urainya.

Oleh karena itu, Ketua Bidang Pembinaan Pengurus Luar Negeri Partai Gerindra ini berharap kepada pemerintah untuk mencabut atau membatalkan kebijakan tersebut. “Atas analisis tersebut, saya selaku bagian Komisi X DPR RI berharap pemerintah mencabut kebijakan tersebut bersama dengan kembali memasukkan formasi guru didalam CPNS 2021,” tegas istri Sekjen Partai Gerindra itu.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *